ANALISIS APBD PROVINSI BALI (Studi Kasus : Kota Denpasar Tahun 2012)

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali khususnya di Kota Denpasar, penerimaan yang berasal dari pajak, pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan pendapatan daerah lain yang sah diperlukan untuk mendukungpeningkatan pelayanan publik dan keberlangsungan pembangunan di daerah. Semua pendapatan dan belanja tersebut disajikan dan disahkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 Nilai penerimaan dan realisasi belanja pemerintah daerah yang tercermin di APBD, sepatutnya diawasi dengan memadai. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan terkait ada tidaknya transparansi dan akuntabilitaspengelolaan penggunaan dana APBD. Selain itu, pengawasan diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya konsekuensi logis alokasi belanja pemerintah daerah terhadap peningkatan perekonomian daerah, pelayanan publik dan kesejahteraanmasyarakat, seperti adanya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penurunan jumlah penduduk miskin dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PROSES PERENCANAAN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar diarahkan untuk mengentaskan orang miskin, menekan pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penekanan penyusunan APBD tahun ini sebagai tanggung jawab pemkot untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dana APBD tersebut untuk pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan efektivitas serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam bidang pendidikan pemkot berkomitmen untuk meningktakan pendidikan yang berkualitas, yaitu melalui anggaran skala prioritas.

PAD Kota Denpasar telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD sebesar 32 persen. Dengan kondisi kontribusi PAD sebesar tersebut, maka PAD oleh pemerintah pusat digolongkan dalam katagori Klasifikasi tinggi atau rata-rata lebih tinggi dari rata-rata PAD secara nasional. Tentu sangat menggembirakan, namun senantiasa mengarahkan setiap program pembangunan kepentingan masyarakat secara luas, seperti perbaikan infrastruktur, penguatan struktur ekonomi masyarakat serta program lainnya yang prorakyat.

IMPLEMENTASI APBD : KEBIJAKAN PUBLIK DAN PATOLOGI ANGGARAN

Ø  Implementasi APBD

Dalam kurun waktu empat tahun (2009-2012), APBD Provinsi Bali terus merangkak naik. Tahun 2009 sebesar Rp. 1,66 trilyun  lebih, 2010 meningkat menjadi Rp. 1,94 trilyun lebih, 2011 sebesar Rp. 2,4  trilyun lebih dan pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 3,249 trilyun lebih. Diungkapkan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng,SP,M.Si, Diuraikan Ketut Teneng, jumlah bantuan untuk desa pakraman pun mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 hingga 2010, Pemprov mengucurkan tunjangan sebesar Rp.150 ribu/bulan bagi bendesa pakraman yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Pada tahun 2011 hingga 2012 tunjangan ditingkatkan menjadi Rp. 250 ribu/bulan. Ketut Teneng berharap, tunjangan tersebut jangan dilihat dari besarannya, tapi hal ini merupakan wujud perhatian Pemprov terhadap tugas para bendesa.

Pemprov Bali menggelontor dana sebesar Rp. 336 juta untuk Kota Denpasar. Menurut  Ketut Teneng, delapan program unggulan yang menjadi prioritas Gubernur Mangku Pastika  antara lain Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran, Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan, Peningkatan Daya Saing, Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata,UMKM, Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Budaya, Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana sertaPengamanan Terpadu Berstandar Internasional, Peningkatan PembangunanInfrastruktur Wilayah dan Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Delapan program unggulan tersebut diaktualisasikan melalui sejumlah kegiatan antara lain JKBM, Bedah Rumah, Simantri, Jamkrida Bali Mandara, beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin, bursa kerja online dan program Bali Green Province.Untuk bidang kesehatan, dari tahun ke tahun anggaran yang dikeluarkan Pemprov Bali juga terus meningkat. Berbagai program di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dejarat kesehatan masyarakat. Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp. 26,26 milyar yang antara lain dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Tahun 2010  anggaran untukprogram kesehatan naik menjadi Rp.144,52 milyar dan tahun 2011 sebesar Rp.190,26 milyar. Mulai tahun 2010 Pemprov Bali mulai melaksanakan programJaminan Kesehatan Bali Mandara yang dananya share dengan kabupaten/kotase-Bali.

Pada tahun ini, Pemprov Bali menaikkan alokasi anggaran untuk JKBMsebesar Rp. 25 miliar. “Tahun ini naik Rp.25 miliar, dari tahun sebelumnyasebesar Rp.179,25 miliar,” katanya. Dengan demikian, pada 2012 total dana yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-Cumakepada masyarakat pada sembilan kabupaten/kota  melalui program JKBMmenjadi Rp. 204,25 miliar. Selain Program JKBM, Pemprov Bali punmengucurkan bantuan untuk peningkatan Puskesmas dan RSUD di Bali. Hinggatahun 2012 ini, Pemprov Bali telah mengucurkan dana Rp. 3,6 milyar lebihuntuk Kabupaten Bangli, Rp. 6,056 milyar lebih untuk Buleleng, Rp. 2,5milyar untuk Klungkung, Rp. 5,2 milyar untuk Karangasem, Rp. 2,2 milyaruntuk Denpasar, dan Rp. 1 milyar untuk Kabupaten Jembrana. Selain bantuandalam bentuk infrastuktur dan alat kesehatan, Pemprov Bali juga memberikanbantuan tenaga kesehatan.

Sementara untuk program bedah rumah , hingga akhir tahun 2011 telah berhasil dituntaskan perbaikan 2.461 rumah tak layak huni. Ditambah denganpartisipasi pihak ketiga melalui program CSR sebanyak 493 unit rumah,totalnya mencapai 2.954 unit. Melanjutkan program tersebut, tahun 2012Pemprov Bali mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 1.550 unit rumah taklayak huni.Dalam bidang pendidikan, Pemprov Bali merealisasikan dana Rp. 293,41 milyar pada tahun 2009, Rp. 252,34 milyar pada tahun 2010 dan Rp. 258,89 milyar pada tahun 2011. Sementara untuk tahun anggaran 2012, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran Rp. 341,7 milyar. [1]

Ø Patologi provinsi Bali yang terjadi pada tahun 2009-2011

Kasus penyalahgunaan dana ADD oleh perbekel(kepala desa) kalianget.Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalianget Kecamatan Seririt. Putu santika yang menjadi tersangka kasus tersebut yang dulu menjabat selaku perbekel desa kalianget.. Kasus korupsi ADD di Desa Kalianget itu terjadi pada tahun anggaran 2009-2011. ADD yang disalurkan melalui APBD Buleleng itu diduga disalahgunakan dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagian dana ADD itu juga diduga dipinjam oleh perbekelnya sendiri untuk kepentingan pribadi. Sehingga dalam kasus itu diperkirakan menimbulkan kerugian negera sekitar Rp 80 juta hingga Rp 90 juta.[2]

MONITORING EVALUASI APBD

DPRD melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, sebagaimana fungsi pengawasan yang sesungguhnya agar Pemerintah Daerah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik termasuk dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Peraturan Walikota No 44 tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar dibentuk karena mengingat strategisnya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, dan Pengawasan oleh DPRD Kota Denpasar terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang penjabaran APBD berbentuk pengawasan Politik Kebijakan.

Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerahnya didudukan dengan fungsi utama sebagai eksekutif atau pelaksana pemerintahan. Sementara itu, Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mengenai pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi pada umumnya dilakukan untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinyu pelaksanaannya.[3]

Monitoring atau Pengawasan seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan aturan yang ada. Agar dapat meminimalisir timbulnya patologi anggaran yang pada akhirnya bisa menyebabkan defisitnya anggaran APBD. Sementara itu, praktek korupsi paling sering dilakukan melalui penyusunan APBD dan penyalahgunaan PAD. Oleh karena itu fungsi Monitoring sudah selayaknya lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah Kota Denpasar itu sendiri. Sebagaimana esensi dari monitoring adalah pengumpulan informasi secara teratur yang membantu menjawab pertanyaan mengenai sebuah kebijakan dan membantu menjaga agar kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahh tetap pada jalurnya. Selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana APBD. Sedangkan esensi dari evaluasi adalah mengenai apa yang telah dicapai, bagaimana cara mencapainya dan melakukan perbandingan terhadap dampak nyata yang telah ditimbulkan selama evaluasi itu sedang berlangsung bahkan ketika evaluasi sudah selesai dilakukan. Dimana evaluasi sendiri mempunyai sifat  formatif dan sumatif. Menurut kami, bentuk pengawasan yang pantas untuk menghindari suatu patologi anggaran adalah dengan melakukan pengawasan preventif dan represif yang mana pengawasan tersebut dilakukan ketika pra audit dan post audit.

Salah satu isu yang penting untuk disoroti dalam evaluasi APBD Kota Denpasar adalah pajak daerah. Dikatakan bahwa daerah harus mempunyai wewenang dalam penentuan pajak daerah untuk mengontrol perdagangan daerah dan penerimaan daerah. Dikatakan juga bahwa Undang-Undang nomor 22, 25 dan 34 terlalu luas, sementara aturan pelaksanaanya terlalu sempit. Untuk itu ketentuan tentang pajak daerah tersebut harus segera ditinjau ulang dan dianjurkan agar pemerintah pusat hati-hati di dalam menentukan seberapa besar wewenang yang diberikan kepada daerah dalam menentukan kebijakan pajak daerah tersebut.

KONFLIK DALAM APBD ( Potensi Munculnya Konflik Adat)

Ternyata tidak sedikit dari serangkaian konflik adat di berbagai daerah terjadi lantaran dipicu persoalan pembagian jatah tahunan APBD untuk tiap desa Pekraman se-Bali. Konflik Ketandan-Tegalinggah di Gianyar misalnya. Gara-gara pembagian jatah penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang dianggap tidak adil, perang saudara pun tumpah, dan merembet ke persoalan-persoalan sensitif lainnya, seperti perebutan pura, setra, sampai tapal batas. Beberapa gagasan muncul untuk melakukan penataan ulang terhadap proses pemberian “kue” alias dana segar ini karena tidak  ingin potensi kericuhan itu terus berkembang. Yang terbaru  Pemprov Bali mulai mengkaji kemungkinan pembagian jatah secara proporsional, tidak lagi disamaratakan untuk semua desa pekraman se-Bali. Pertimbangannya, selain untuk menghindari konflik, juga untuk memastikan pemanfaatan dana puluhan miliar itu tepat sasaran.

“Pemberian dana APBD ini memang hanya ada di Bali, khusus untuk mengembangkan desa pekraman, tak heran, pembagiannya sering menjadi temuan BPK,” kata Kabag Publikasi dan Dokumentasi Pemprov Bali, Ketut Teneng, Rabu (27/10) siang tadi. Penyebabnya, imbuh Teneng, sejumlah desa pekraman tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.Untuk mengantisipasi kejadian yang berulang-ulang ini, Teneng mengakui saat ini tengah dikaji pembenahan proses pembagiannya. Yakni dengan melalui survey di lapangan terhadap proposal yang diajukan tiap desa pekraman. “Dari dulu memang pakai proposal, tapi sedang dikaji, mulai tahun depan (2011), proposal yang diajukan akan dikaji, nanti hasilnya akan menentukan besaran jatah yang akan turun secara proporsional,” bebernya.[4]

Dengan sistem proporsional tersebuttiap-tiap desa pekraman tidak akan sama pendapatan jatahnya. Dimana yang membedakan, yakni tingkat kemapanan desa pekraman dan jumlah penduduk di dalamnya.Tak hanya itu, ada juga desa pekraman yang jumlah penduduknya sedikit, tapi dapat jatah yang sama dengan desa pekraman yang padat penduduk. Akibatnya, ketimpangan antar desa pekraman seperti tak ada habisnya. Ada yang satu desa pekraman terdiri dari dua banjar, ada juga yang satu banjar. Di sinilah kita akan mengkaji untuk melakukan pembedaan. Saat ini sendiri, jumlah desa pekraman di seluruh Bali sebanyak 1.741. Dari dana APBD untuk pembinaan, masing-masing desa pekraman mendapat jatah sebesar Rp55 juta per tahun, dengan total anggaran mencapai Rp80,9 miliar lebih. Dengan sistem proporsional yang dimaksud, akan ada desa pekraman yang mendapat lebih, dan ada juga yang berkurang. Namun kebijakan ini masih dikaji, karena bisa jadi ada penolakan, karena yang sudah biasa dapat, tiba-tiba berkurang jatahnya, atau bisa-bisa malah tidak dapat sama sekali.

SUMBER PENERIMAAN TERBESAR / POTENSIAL

Sumber penerimaan pajak di Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut UU No.34 tahun 2000:[5]

PAJAK PROVINSI	PAJAK KABUPATEN/KOTA
·         Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air ·         Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ·         Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ·         Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan	·         Pajak Hotel ·         Pajak Restoran ·         Pajak Hiburan ·         Pajak Reklame ·         Pajak Penerangan Jalan ·         Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ·         Pajak Parkir

						Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2012
Uraian / Description									Besarnya / Amount         (000 Rp)
(1)									(2)
I.	Penerimaan Daerah                                           Revenue of Local Government								3 633 133 585
	1.1.		Pendapatan Asli Daerah                              Local Government Revenue						2 042 091 096
			1.1.1.		Pajak Daerah                                    Local Tax Revenue				1 813 341 219
			1.1.2		Retribusi Daerah                       Local Restribution				50 545 903
			1.1.3		Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                            Local Government Coorporate Revenue and Separated Local Wealth Management Revenue				76 701 656
			1.1.4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                             Other Local Government Legal Revenue				101 502 318
	1.2.		Dana Perimbangan       Balancing Funds						908 371 147
			1.2.1		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                       Tax Share and Non Tax Share				180 266 157
			1.2.2.		Dana Alokasi Umum                       General Alocation Funds				694 079 080
			1.2.3.		Dana Alokasi Khusus                         Special Alocation Funds				34 025 910
	1.3.		Lain-lain Pendapatan yang Sah                    Other Legal Revenue						682 671 342

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain, pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009 tentang APBD Tahun 2009 tertera bahwa  Provinsi Bali memiliki beberapa sumber PAD bagi sumber pendapatan daerah, yaitu :

1. Pajak Daerah yang dikelola provinsi                                               Rp 1.813.341.219

2. Retribusi daerah                                                                              Rp       50.545.903

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.                Rp      76.701.656

4. Lain – Lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah.                               Rp     101.502.318

Struktur perekonomian Bali sangat spesifik dan mempunyai karateristik tersendiri dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia. Spesifik perekonomian Bali itu dibangun dengan mengandalkan industri pariwisata sebagai leading sector, telah mampu mendorong terjadinya suatu perubahan struktur.

PENGELUARAN TERBESAR

Uraian / Description									Besarnya / Amount (Rp)
(1)									(2)
II.	Belanja DaerahExpenditure of Local Government								3 562 732 997
	2.1.		Belanja Tidak Langsung / Undirect Purchase						2 430 673 383
			2.1.1		Belanja Pegawai / Expenditure for Government Official				581 866 718
			2.1.2		Belanja Bunga / Interest Expenditures				0
			2.1.3		Belanja Subsidi / Subsidy Expenditures				3 594 375
			2.1.4		Belanja Hibah / Grants				798 197 589
			2.1.5		Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures				25 229 500
			2.1.6		Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa                                                                 Expense of Sharing holder to Province/Regency/City and Village Government				833 781 100
			2.1.7		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa                           Financial Aid to Province/Regency/City and Village Government				180 142 797
			2.1.8		Belanja Tidak Terduga / Unpredicted Purchase				7 861 304
	2.2.		Belanja Langsung / Direct Purchase						1 132 059 614
			2.2.1		Belanja Pegawai / Expenditure for Government Official				39 820 073
			2.2.2		Belanja Barang dan Jasa / Expenditure for Capital				748 605 554
			2.2.3		Belanja Modal / Capital Expenditure				343 633 987
									berlanjut / continued . . .
Uraian / Description									Besarnya / Amount (Rp)
(1)									(2)
III.	Pembiayaan Pemerintah Daerah                          Local Governmental Finance								787 311 641
	3.1.		Penerimaan Pembiayaan Daerah                         Local Governmental Revenue						787 311 641
			3.1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya / Surplus of Budgetary calculation in the Previous Year				702 838 913
			3.1.2		Pencairan Dana Cadangan / Reverse Fund Liquidity				84 472 728
			3.1.3		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                         Output of Separated Local Governmental Wealthy				0
			3.1.4		Penerimaan Pinjaman Daerah / Local Loan Revenue				0
			3.1.5		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                           Local Loan Revenue				0
			3.1.6		Penerimaan Piutang Daerah / Local Return Revenue				0
	3.2.		Pengeluaran Pembiayaan Daerah                          Local Governmental Expenditures						0
			3.2.1		Pembentukan Dana Cadangan / Formed Reserve Fund				0
			3.2.2		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah              Local Governmental Capital Sharing				0
			3.2.3		Pembayaran Pokok Hutang / Debt Payment				0
			3.2.4		Pembiayaan Pinjaman Daerah                                                      Local Loan Expenditures				0
	3.3.		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan        Surplus of Budgetary Expenditure in Current Year						857 712 229
	Sumber  :  BPS Provinsi Bali
	Source   :  BPS - Statistics of Bali Province[6]

Pengeluaran terbesar pada APBD Kota Denpasar pada tahun 2012 terletak pada Belanja Daerah Tidak langsung yakni sebesar Rp 2.430.673.383. Dimana hasil akhir dari keseluruhan belanja daerahnya mencapai Rp3.562.732.997. Potensi pemicu borosnya pengeluaran pada belanja daerah tidak langsung terletak pada Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

ANALISIS APBD TAHUN 2010  DENGAN TAHUN 2009

Ekonomi Bali tahun 2010 mencapai Rp. 66,69 trilyun atau meningkat sebesar 10,61% jika dibandingkan tahun 2009 yang mencapai Rp. 60,29 trilyun. Ekonomi Bali masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 30,01% disusul sektor pertanian (18,14%) dan kemudian sektor jasa-jasa sebesar 14,27%. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Bali tahun 2010 mencapai 5,83% lebih besar jika dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 5,33%. Untuk pertumbuhan menurut sektor, maka sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19,43% disusul sektor jasa-jasa sebesar 8,60% dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 7,47%. PDRB per kapita Bali tahun 2010 mencapai Rp. 17,08 juta atau meningkat 0,59% jika dibandingkan  tahun 2009 sebesar Rp. 14,98 juta.

Ekonomi Bali dilihat dari sisi penggunaan maka kontribusi ekspor tahun 2010 mencapai 99,52%, impor (97,26%) dan konsumsi rumahtangga sebesar 58,86%. Kontribusi investasi yang terwakili dengan pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2010 sebesar 27,32% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 23,17%. Sementara itu, untuk konsumsi pemerintah kontribusinya mencapai 12,03% pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2009 mencapai 10,94%.

Bila dilihat perbandingan antar kabupaten/kota se Bali, maka pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2009 dicapai oleh Kota Denpasar sebesar 6,53% disusul Kabupaten Badung sebesar 6,39% dan Kabupaten Gianyar sebesar 5,93%.  PDRB per kapita Kabupaten Badung merupakan PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2009 sebesar Rp. 30,35 juta sedangkan untuk Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 9,48 juta merupakan PDRBper kapita terendah. Total anggaran pembangunan Bali tahun 2010 mencapai Rp. 8,21 trilyun menurun  sebesar 2,66%  jika dibandingkan tahun 2009 yang mencapai Rp. 8,44 trilyun. Bila dilihat dari sumber dananya maka anggaran pembangunan Bali maka porsi  dari APBN yang mencapai Rp. 5,25 triyun disusul APBD kabupaten/kota sebesar Rp. 2,30 triyun dan terakhir APBD Provinsi sebesar Rp. 0,67 trilyun.Anggaran Provinsi Bali tahun 2010 yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp. 3,88 triyun atau menurun sebesar 6,1% jika dibandingkan tahun 2009 yang mencapai Rp. 4,14 trilyun. Perhitungan APBD Provinsi Bali bila diperbandingkan antara anggaran induk dengan anggaran perubahan, maka anggaran pendapatan mengalami penambahan sebesarRp. 103,77 milyar yang diikuti dengan penambahan biaya belanja menjadi Rp. 280,0 milyar sehingga terjadi defisit anggaran sebesar  minus  Rp. 176,23 milyar.

Pada tahun 2010, belanja tidak langsung  Provinsi  Bali  mencapai Rp. 1,72 triyun atau 72,05% dari total APBD Provinsi Bali yang mencapai Rp. 2,39 trilyun. Bila diperbandingkan dengan tahun 2009, maka belanja tidak langsung APBD Provinsi Bali 2010 mengalami peningkatan secara persentase. Kabupaten Badung memiliki pendapatan tertinggi untuk kabupaten/Kota se Bali sedangkan untuk Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten dengan pendapatan terendah. Pada tahun 2010, pendapatan Kabupaten Badung mencapai Rp. 1,352 trilyun sedangkan untuk Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 0,449 trilyun.

DAFTAR PUSTAKA

­­_______________, Data BPS Provinsi Bali

Kuncoro,Mudrajat.2004.Otonomi&Pembangunan Daerah.Jakarta:Erlangga

I Komang Juliarta,I Gusti Ngurah Wairocana,I Nengah Suharta. PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR TERHADAP PENJABARAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG APBD. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana (http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/5076/3861, Diakses pada 24 Oktober 2013 pukul 07:48 WIB)

Tesis Unud Kajian Pustaka bab II (http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-202-babii.pdf, Diakses pada 24 Oktober 2013 pukul 09:01 WIB)

ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/files/KFR/2013/Triwulan%20I/KFR%20Bali%20Triwulan%20I%202013.pdf  diakses pada 26 Oktober 2013 pukul 11:00 WIB

http://datakesra.menkokesra.go.id/sites/default/files/prov_bali/Create%20Prov%20Bali%20-%20Data%20Kesra/ANALISIS%20PER%20SUB%20BIDANG%202011.docx Diakses pada 26 Oktober 2013 pukul 11:11 WIB

http://baliforall.blogspot.com/2008_09_01_archive.html Diakses pada 26 Oktober 2013 pukul 11:05 WIB

http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=68767 diakses pada 26 Oktober 2013 pukul 18:40 WIB

http://metrobali.com/?p=22322 diakses pada tanggal 26 oktober 2013 pada pukul 18:43 WIB

---

[1]http://metrobali.com/?p=22322 diakses pada tanggal 26 oktober 2013 pada pukul 18:43 WIB

[2]http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=68767

[3]I Komang Juliarta,I Gusti Ngurah Wairocana,I Nengah Suharta. PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR TERHADAP PENJABARAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG APBD

[4] Dikutip dari artikel “Jatah tahunan APBD Potensi Picu konflik Adat”http://www.balinews.com

[5]Kuncoro,Mudrajat.2004.Otonomi&Pembangunan Daerah.Jakarta:Erlangga. Hal 28

[6] APBD Provinsi Bali tahun 2012