ANALISIS APBD PROVINSI BALI (Studi Kasus : Kota Denpasar Tahun 2012)
PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali khususnya di Kota Denpasar, penerimaan yang berasal dari pajak, pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan pendapatan daerah lain yang sah diperlukan untuk mendukungpeningkatan pelayanan publik dan keberlangsungan pembangunan di daerah. Semua pendapatan dan belanja tersebut disajikan dan disahkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilai penerimaan dan realisasi belanja pemerintah daerah yang tercermin di APBD, sepatutnya diawasi dengan memadai. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan terkait ada tidaknya transparansi dan akuntabilitaspengelolaan penggunaan dana APBD. Selain itu, pengawasan diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya konsekuensi logis alokasi belanja pemerintah daerah terhadap peningkatan perekonomian daerah, pelayanan publik dan kesejahteraanmasyarakat, seperti adanya peningkatan kualit...